Pengamat Ini Sindir Jokowi, Jangan Sampai Pak Luhut Bahan Ledekan Publik, Jadi Menteri Segala Urusan



Buletin Banten - Pengamat Politik Adi Prayitno berpendapat, Presiden Jokowi harus bijak, jangan sampai Luhut Panjaitan diejek publik sebagai menteri segala urusan.

Adi Prayitno mengungkap ini menyikapi tugas baru Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Presiden Jokowi menyerahkan tugas ini ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Keputusan yang diatur di dalam Pasal 3A ayat (1) beleid perubahan dari Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung ini, dianggap memberatkan tugas-tugas lainnya yang harus diemban Luhut Panjaitan.

Saat ini, Menko Marves Luhut Panjaitan juga merangkap sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali.

Adi Prayitno yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia berpendapat, Jokowi seharusnya bisa lebih bijak apabila ingin memutuskan memberikan tugas kepada jajaran menterinya di kabinet.

Sebab Adi melihat Luhut sudah memiliki tugas yang berat, karena dia sudah mnejabat Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pandemi Covid-19.

“Kasihan juga, jangan sampai Pak Luhut ini menjadi bahan ledekan publik, menjadi menteri segala urusan,” kata Adi Prayitno, Sabtu (9/10).

Dikatakan Adi, dengan tugas yang banyak di berbagai bidang yang diberikan Jokowi, justru bisa menjadi bumerang yang akan merusak citra Luhut Panjaitan.

“Itu kurang baik juga kepada Pak Luhut karena terlampau mengurusi banyak urusan, kalau satu dua urusan soal Covid-19 kan orang tidak ada persoalan,” katanya.

Namun dari keputusan baru Jokowi kali ini, justru Adi memandangnya sebagai satu hal yang semestinya bisa diberikan kepada menteri lain yang memiliki kriteria tertentu.

“Tapi kalau soal infrastruktur kereta cepat ini kan masih banyak menteri lain yang bisa dipercaya untuk melakukan itu,” kata akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Terpenting, lanjutnya, kalaupun Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada Luhut Panjaitan, maka harus dilakukan pencopotan kepada kementerian teknis yang dinilai tidak dapat dipercaya menjalankan tugasnya.

“Kalau kementerian teknis tidak bisa diandalkan ya ganti saja dan tidak perlu memberikan tugas yang menumpuk kepada Pak Luhut,” pungkasnya. [pojoksatu]

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel