-->

Minta Moeldoko Tak Ganggu Partainya, Demokrat: Jika Ambisi Jadi Presiden, Dirikan Partai Sendiri



Buletin Banten - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memperingatkan KSP Moeldoko untuk tidak mengganggu kepengurusan Partai Demokrat.

Jika memang berambisi menjadi presiden, Herzaky meminta Moeldoko untuk mendirikan partai sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky dalam keterangan pers Partai Demokrat yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Partai Demokrat, Minggu (3/10/2021).

"Jika memang (KSP Moeldoko) ada ambisi jadi presiden dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain (Partai Demokrat)," kata Herzaky.

Untuk diketahui, gejolak yang muncul di kepengurusan Partai Demokrat memang tak kunjung rampung.

Menanggapi persoalan gugatan Moeldoko, Herzaky yang mewakili Partai Demokrat lantas memberikan dua pilihan kepada Moeldoko.

Yakni yang pertama, kata Herzaky, Moeldoko bersedia menghentikan ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengakui kesalahan serta meminta maaf.

Atau pilihan yang kedua, Moeldoko dipersilakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan uang dan kehormatan, baik kehormatan pribadi maupun keluarganya.

Pilihan tersebut dikembalikan kepada Moeldoko.

"Saat ini kembali kepda Moeldoko, Beliau (KSP Moeldoko) memiliki dua pilihan, pertama menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih partai demokrat, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat."

"Pilihan kedua, KSP Moeldoko silakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya tapi nama baik dan kehormatannya. BUkan saja kehormatan pribadi tapi juga kehrmatan keluarganya," tegas Herzaky.

Jika Moeldoko memilih pilihan yang pertama, maka Partai Demokrat berjanji akan memaafkan Moeldoko.

"Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia yang tekah berbuat khilaf atau salah," terang Herzaky.

Namun jika memilih pilihan yang kedua, maka Herzaky mengingatkan kepada Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab.

"Kami mengingatkan pada KSP Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab," smabung Herzaky.

Moeldoko Takkan Berhenti Sampai Tujuannya Tercapai

Mengutip Tribunnews.com, Herzaky mengabarkan terkait respons SBY tentang polemik partainya dengan Moeldoko.

SBY, kata Herzaky, sebelumnya telah memprediksi bahwa Moeldoko tak gentar demi mencapai tujuannya.

Hal itu disampaikannya saat wawancara khusus dengan Tribunnetwork, Selasa (5/10/2021). 

"Beliau menyampaikan kepada kami dengan gaya beliau yang tenang, beliau tenang saja melihat ini. Dan beliau sampaikan bahwa ini sudah seperti yang diprediksi sebelumnya bahwa Moeldoko ini orangnya tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya," kata Herzaky. 

Untuk itu, SBY mengingatkan bahwa merespons gugatan itu harus dengan langkah-langkah yang terukur. 

"Tentunya dalam menghadapi ini harus terukur ini pesan beliau yang disampaikan kepada kami," ucapnya. 

Konflik Moeldoko dengan AHY Temui Babak Baru

Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno turut menanggapi polemik dualisme di Partai Demokrat yang melibatkan kubu Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang kini memasuki babak baru.

Sebelumnya perlawanan kubu Moeldoko hanya bicara politik narasinya.

Namun kini, kata Adi, perlawanan yang dilakukan kubu Moeldoko cukup berbeda, yakni mengambil langkah hukum.

"Perlawanan sekarang pada level hukum, kalau dulu bicara politik narasinya agak salah karena SK Kemenkumham sudah dimenangkan kubu AHY," kata Adi, Senin (27/9/2021), sebagaimana diwartakan Tribunnews.com. 

Publik, kata Adi, sempat menilai perlawanan kubu Moeldoko telah selesai setelah SK dari Kemenkumham telah selesai dan dimenangkan oleh kubu AHY.

Tetapi kenyataannya, kubu Moeldoko kembali melakukan perlawanan dengan serangan yang cukup serius.

"Publik melihat setelah SK dimenangkan (kubu AHY) seakan-akan eks Demokrat dan Moeldoko ini selesai perlawanannya. Tapi nyatanya mereka mengeluarkan dua peluru yang relatif agak serius karena mereka sedang menggugat ke PTUN terkait SK Kemenkumhan dan AD/ARTnya," ujar Adi.[tribunnews]

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel