-->

Hasto Kalau Mau Jadi Jubir Presiden Tak Apa, Cuman Kenapa Harus Bawa-bawa SBY?



Buletin Banten -Kesan menyindir dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, direspon santai oleh Partai Demokrat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan, pihaknya berbaik sangka bahwa statement Hasto itu adalah insinuasi terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).



Sebab menurutnya, tidak pas dan tidak relevan jika pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu ditujukan untuk SBY

"Kekosongan posisi Jubir Presiden, ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami akan menghargai dan menghormati keputusan Presiden Jokowi siapapun nantinya yang akan dipilih dan ditugaskan, termasuk jika Hasto yang mendapatkan penugasan tersebut," kata Kamhar dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu petang (27/10).

Kamhar menegaskan, adalah benar bahwa SBY memiliki karya tulis berupa buku dan karya seni, tidak hanya lagu, saat ini juga SBY kerap berkarya menghasilkan lukisan yang indah dan estetis.

"Ini bakat luar biasa sekaligus tanda keseimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang optimal dari Pak SBY. Menjadi tak relevan sindiran Hasto jika dikaitkan dengan keberadaan Jubir kepresidenan," tegasnya.

Terlebih, sambungnya, walaupun bukan SBY yang pertama menggunakan Jubir Kepresidenan, namun, di era SBY-lah peran Jubir Kepresidenan menjadi sangat populer kala itu. Ada Andi Mallaranggeng, Dino Pati Jalal di periode pertama SBY. Lalu, ada Julian Aldrian Pasha diperiode kedua.

"Mereka adalah intelektual-intelektual terkemuka dengan reputasi dan capaian yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional," katanya.

Maka dari itu, Kamhar menyatakan bahwa PArtai Demokrat berbaik sangka merespon pernyataan Hasto tersebut, karena jika dialamatkan ke SBY pun itu hanya semakin menegaskan bahwa Hasto insecure dan gagal move on.

Kamhar menegaskan pihaknya berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kata Kamhar penguasa yang sedang berkuasa sejatinya tidak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya.

Termasuk, sebagaimana dulu ditunjukkan di masa Pemerintahan SBY yang tak pernah menghakimi apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," tuturnya.

"Semoga Hasto terbuka hati dan pikirannya untuk mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif," demikian Kamhar.(RMOL)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel