PeduliLindungi Mau Jadi Alat Bayar Digital? Kan Ada LinkAja Pak Luhut



Buletin Banten - Wacana baru mengemuka soal pengembangan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi yang kini banyak digunakan untuk syarat masuk tempat umum ini ingin dikembangkan juga menjadi alat pembayaran digital. 

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memiliki ide tersebut.

Namun, ide ini justru dinilai tidak tepat. Mengingat pemerintah sendiri sebelumnya sudah pernah mengembangkan LinkAja sebagai alat pembayaran digital lewat perusahaan BUMN. Tapi pengembangannya dinilai masih kurang baik.

Maka dari itu, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira daripada melakukan pengembangan alat pembayaran digital yang terkesan dipaksakan pada aplikasi PeduliLindungi, lebih baik perbaikan besar-besaran dilakukan pada layanan LinkAja.

"Pemerintah ini kan sudah punya Link Aja, kenapa perlu buat lagi yang baru? Sebaiknya perbaikan dilakukan pada Link Aja, ketimbang memaksakan Peduli Lindungi jadi aplikasi pembayaran digital," kata Bhima kepada detikcom, Minggu (26/9/2021).

Bhima juga menilai, aplikasi PeduliLindungi belum tentu diminati dan bakal digunakan masyarakat. Meskipun memang saat ini pengguna aplikasi sudah banyak karena sering digunakan untuk syarat kegiatan publik.

Agar bisa diminati, menurutnya PeduliLindungi harus bisa terhubung dengan sebuah ekosistem ekonomi. Bisa transportasi online, e-commerce, atau yang lain. Sedangkan sampai saat ini PeduliLindungi tidak terintegrasi dengan ekosistem apapun.

"Peduli lindungi tidak punya integrasi dengan layanan ekonomi lain, maka akan sulit dijadikan e-wallet. Tidak bisa berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya," ungkap Bhima.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi juga sepaham dengan Bhima. Dia menilai bila pemerintah mau membuat sistem pembayaran digital lebih baik dipisah.

Atau justru lebih baik lagi mengembangkan sistem pembayaran yang sudah ada saja. Misalnya LinkAja yang memang dibesut perusahaan pelat merah.

"Kalau mau, lebih baik bikin saja aplikasi terpisah atau gunakan sistem pembayaran yang sudah ada saja. Pengembangan yang sudah ada," ungkap Heru kepada detikcom.

Heru juga berpendapat daripada membuat alat pembayaran digital untuk PeduliLindungi, baiknya ada pengembangan aplikasi e-commerce nasional besutan pemerintah. Di dalamnya, semua fitur sudah lengkap, bahkan mulai dari pesan instan sampai alat pembayaran. Sebagai contoh, hal ini sudah dilakukan China lewat aplikasi WeChat.

"Ide yang menurut saya lebih pas adalah membangun e-commerce nasional, yang dilengkapi sistem pembayaran, pesan instan, dan sebagainya. Saatnya kita punya semacam WeChat-nya Indonesia seperti yang ada di Tiongkok sana," kata Heru.(detik)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel