Optimalkan Program Banyak Anak, China Hapus Tiga Undang-undang tentang KB



Buletin Banten - China terus mengoptimalkan program untuk memperbaiki struktur populasinya, terbaru negara itu mencabut tiga peraturan administratif terkait dengan kebijakan keluarga berencana.

Menurut keputusan yang disampaikan Dewan Negara China pada Minggu (26/9) waktu setempat, peraturan yang dicabut itu termasuk peraturan tentang layanan teknis untuk keluarga berencana, biaya pemeliharaan sosial dan pekerjaan keluarga berencana untuk penduduk migran.

"Tiga peraturan administratif dicabut untuk beradaptasi dengan situasi baru populasi China dan pembangunan ekonomi dan sosial, mengoptimalkan kebijakan kesuburan dan mempromosikan pembangunan populasi seimbang jangka panjang," kata rilis resmi, seperti dikutip dari Global Times.

Peraturan yang dibatalkan adalah Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Keluarga Berencana (ditetapkan pada tahun 2001 dan direvisi pada tahun 2004), Tata Cara Penatausahaan Pemungutan Biaya Pemeliharaan Sosial (diundangkan pada tahun 2002), dan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Keluarga Berencana (diundangkan pada tahun 2009).

Semua peraturan ini dikembangkan dan diterapkan selama periode kebijakan satu anak di Tiongkok.

Para ahli menunjukkan bahwa pencabutan peraturan ini merupakan perubahan pelengkap dari revisi undang-undang keluarga berencana Agustus.

Ahli demografi independen, He Yafu, mengatakan peraturan lama tidak memenuhi ketentuan undang-undang baru, sehingga harus diubah atau dicabut.
 
“UU Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah undang-undang yang lebih tinggi, sedangkan ketiga peraturan ini termasuk undang-undang yang lebih rendah. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh melanggar undang-undang yang lebih tinggi, makanya dicabut,” ujarnya.

Dia memperkirakan pemerintah daerah akan segera merevisi peraturan KB sebagai respon dan membersihkan beberapa kebijakan yang sudah usang.

“Misalnya, mereka yang melanggar kebijakan KB sebelumnya, tidak lagi dilarang menjadi PNS,” ujarnya.

Dia juga mencatat bahwa tugas pekerja di kantor KB setempat akan berubah dari pendidikan KB ke layanan kesehatan reproduksi.

Mei lalu, China lebih lanjut mencabut kebijakan keluarga berencana dan mengizinkan setiap pasangan untuk memiliki hingga tiga anak setelah jumlah bayi yang baru lahir menurun selama empat tahun berturut-turut, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur populasi negara dan secara aktif menanggapi masalah penuaan.

Tingkat kesuburan total China menurun dengan cepat dari 1,7 per wanita pada tahun 2016 menjadi 1,3 pada tahun 2020. (rmol)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel